terbit.id, Bogor - Pemerintah mulai mengakselerasi rehabilitasi lingkungan melalui Gerakan Penanaman Bambu Nusantara 2026 yang dicanangkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, di kawasan Yayasan Bambu Indonesia, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (14/6/2026).
Program tersebut menjadi bagian dari Gerakan Tobat Ekologis Nasional yang tengah digagas pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan kerusakan lingkungan, mulai dari lahan kritis hingga degradasi ekosistem pesisir.
Dalam kegiatan tersebut, Jumhur menegaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi lingkungan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.
"Gerakan lingkungan bukan hanya milik pemerintah saja, justru yang paling utama milik masyarakat. Kegiatan seperti ini akan terus kita dorong dan dikembangkan di berbagai daerah. Di sini kita memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan bambu," ujar Jumhur.
Pemerintah menargetkan penanaman puluhan juta batang bambu di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Di lokasi pencanangan sendiri, sekitar 5.000 batang bambu telah ditanam sebagai langkah awal pelaksanaan program tersebut.
Selain bambu, pemerintah juga menargetkan penanaman dua miliar pohon secara nasional sebagai bagian dari strategi pemulihan lingkungan jangka panjang. Bambu dipilih sebagai salah satu tanaman prioritas karena memiliki kemampuan tinggi dalam menjaga tata air, mencegah erosi, serta menyerap karbon.
Jumhur menjelaskan, kondisi lingkungan Indonesia saat ini membutuhkan langkah rehabilitasi yang lebih masif. Salah satu indikatornya adalah masih tingginya tingkat kerusakan ekosistem mangrove di berbagai daerah.
Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup, dari total sekitar 3,4 juta hektare kawasan mangrove nasional, sebanyak 700 ribu hektare di antaranya berada dalam kondisi rusak dan memerlukan penanganan serius.
Karena itu, pemerintah menempatkan rehabilitasi bambu dan mangrove sebagai agenda prioritas nasional dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.
Sebagai tindak lanjut gerakan tersebut, pemerintah menargetkan sedikitnya satu hektare kawasan bambu di setiap kecamatan di Indonesia. Untuk mendukung target tersebut, Jumhur meminta Yayasan Bambu Indonesia memperluas kapasitas produksi bibit serta memperbanyak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam budidaya bambu.
Selain rehabilitasi lahan kritis melalui bambu, pemerintah juga memperkuat program rehabilitasi mangrove. Menurut Jumhur, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan tanaman biasa serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperluas Gerakan Penanaman Bambu Nusantara sebagai bentuk komitmen bersama dalam memulihkan kualitas lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
Pemerintah juga menjadikan peringatan Hari Mangrove Nasional yang akan berlangsung pada 26 Juli 2026 sebagai momentum untuk memperkuat gerakan rehabilitasi ekosistem secara menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan target penanaman bambu dan pohon yang masif, pemerintah berharap gerakan tersebut mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim, memperbaiki kualitas lingkungan, serta mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang selama ini mengalami kerusakan. (R.Cking).
